Perhatian ! "Jika Halaman web tidak tampil semua mohon matikan terlebih dahulu ADBLOCK anda kemudian refresh ulang laman ini."

Lowongan Kerja Tenaga Pendukung Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Maret 2018

Saturday, March 24th 2018. | CPNS, Non CPNS

Lowongan Kerja Tenaga Pendukung Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Maret 2018

LokerKerjaID.com – Rekrutmen Terbaru Tenaga Pendukung di Instansi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)- tes PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG SUBSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TAHUN ANGGARAN 2018. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu instansi nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, yang berperan mengawasi proses norma dasar ASN, kode etik dn kode perilaku karyawan ASN serta penerapan sistem merit dlm kebijakan dan manajemen ASN. KASN diberikan kewenangan bagi mengawasi setiap step tes pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), serta menetapkan apakah suatu instansi pemerintah telah menerapkan sistem merit hingga dapat dikecualikan dlm proses pengisian JPT lewat tes terbuka. bagi menjamin terwujudnya sistem merit, serta mewujudkan kualitas ASN yang profesional, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi bagi mensupport pemerintahan yang efektif, efisien dan terbuka, jadi KASN telah keluarkan ketentuan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Sistem Merit dlm Manajemen ASN. Penilaian itu bertujuan bagi mengetahui sejauh mana penerapan sistem merit dlm manajemen ASN di masing-masing Instansi Pemerintah. Berdasarkan Penilaian itu jadi KASN dapat merekomendasikan perbaikan apa yang masih diperlukan. bagi instansi yang telah dianggap KASN telah lakukan sistem merit, kususnya telah mempunyai talent pool dan succession planning, jadi untuk instansi itu dapat diberikan pengecualian dari proses tes terbuka dlm pengisian JPT, sebagaimana diamanatkan Pasal 111 UU No. 5/2014. Sebagai langkah awal dari proses penilaian mandiri, KASN bermasud bagi lakukan penelitian dlm rangka pemetaan keadaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah, Pemetaan itu benar-benar kususnya dlm rangka menyediakan keadaan awal (base-line) penerapan sistem merit di instansi pemerintah, bagi dapat dijadikan masukan dlm menyusun strategi yang dapat mendorong terwujudnya sistem merit di birokrasi pemerintah. bukan hanya hal di atas, Pasal 5 Undang-Undang ASN menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku karyawan ASN, salah satunya ialah lakukan tugasnya dengan tidak suka berbohong, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. diantara satu wujud pelanggaran integritas ialah korupsi atau penyalahgunaan wewenang disaat seseorang menduduki suatu jabatan. Sanksi yang dikenakan bagi PNS yang dapat dibuktikan lakukan korupsi cukup berat. Pasal 23 ayat (4) huruf b UU No. 8 Tahun 1974 menyatakan kalau “karyawan Negeri Sipil diPHK gak dengan hormat, karna dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaplah karna lakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menukar UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian S, Pasal 87 ayat  (4) huruf b juga menyebutkan kalau “PNS diPHK gak dengan hormat karna dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah miliki kekuatan hukum tetaplah karna lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. dlm satu tahun lebih terakhir kita menyaksikan banyak sekali PNS yang terkena kasus korupsi. Pada tahun 2017, terdapat 1.460 PNS yang dibuktikan bersalah dengan keputusan peradilan yang telah final. tapi, KASN menerima informasi kalau banyak diantara PNS yang terkena kasus korupsi yang masih dipertahankan statusnya sebagai PNS. bahkan juga juga ada salah satunya yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. oleh karenanya, KASN bermaksud lakukan pengkajian pada tindak lanjut penjatuhan hukuman pada mereka PNS yang telah ditetapkan bersalah lakukan tindakan pidana jabatan atau yang terkait dengan jabatan dengan keputusan yang berkekuatan tetaplah. Berdasarkan permasalahan itu, jadi dapat dirumuskan pertanyaan pengkajian sebagai seterusnya: Mengapa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) enggan bagi memberhentikan PNS yang telah dibuktikan lakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetaplah, sebagaimana diatur dlm pasal Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. di bawah ini merupakan diantara satu penerimaan lowongan kerja di instansi Komisi Aparatur Sipil Negara bagi buka lowongan kerja bagi urutan jabatan menarik kususnya berpendidikan sarjana. 

 

Adsvertisment
Komisi Aparatur Sipil Negara buka peluang untuk Laki-Laki dan Perempuan yang miliki integritas dan komitmen tinggi melayani orang bagi jadi Tenaga Pendukung Substansi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

 

I. PERSYARATAN

 

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;

2. miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. miliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Berusia min 24 Tahun dan max 35 Tahun;

5. bersedia dan menyanggupi diposisikan sesuai dengan penugasan;

6. gak miliki ketergantungan pada narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;

7. menjalani seluruh bagian tes.

 

B. urutan yang diperlukan dan Persyaratan Khusus

 

1. Tenaga Pendukung Substansi Pengkajian Pelanggaran Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. Tenaga Pendukung Substansi Pengkajian Netralitas ASN

3. Tenaga Pendukung Substansi Pengkajian Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN

 

2. Persyaratan Khusus

1) Pendidikan min S1 bagian Administrasi Publik, Manajemen sdm, Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Kebijakan Publik

2) Perguruan Tinggi Terakreditasi A

3) miliki Indeks Prestasi Kumulatif min 3.00 (skala 4)

4) miliki pengalaman min 2 tahun di bagian sdm

5) diprioritaskan yang sempat menjalani pelatihan di bagian manajemen sdm

6) miliki kekuatan berkomunikasi dlm Bahasa Inggris dengan baik

 

Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 15 s.d. 22 Maret 2018 

 

Berkas Lamaran terbagi dalam:

1. Surat Lamaran;

2. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar

3. photo copy KTP yang masih berlaku;

4. photo copy NPWP;

5. Daftar riwayat hidup;

6. photo copy kartu BPJS (andaikan ada);

7. photo copy Ijazah terakhir;

8. photo copy sertifikat pelatihan di bagian manajemen sdm (Apabila Ada);

9. Usulan proposal teknis (KAK Terlampir).

 

Berkas Lamaran Beserta Lampirannya diperuntukkan untuk ”Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Komisi Aparatur Sipil Negara Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770”, pada hari kerja jam 07:30 – 16.00 WIB.

 

 

 

 

Seluruh proses rekrutmen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta gak dipungut biaya apa pun.

Seluruh keputusan ialah mutlak dan gak dapat diganggu gugat

Advertisement